Pengertian dari Birokrasi

Icmt2019 – Kata birokrasi awalnya berasal dari kata legal-rasional. Organisasi dikatakan rasional ketika harus menetapkan tujuan dan merancang organisasi untuk mencapai tujuan tersebut. Menurut Weber, bentuk organisasi birokrasi adalah bentuk yang paling efisien.

 

Dalam dunia pendidikan diperlukan suatu organisasi untuk memperlancar fungsi dan proses pendidikan. Dalam menjalankan tugas-tugas organisasi pendidikan tidak dapat dipisahkan dari birokrasi. Pada hakekatnya birokrasi ini pada hakekatnya adalah aparatur yang tugasnya memfasilitasi pelayanan publik.

 

Birokrasi akan digunakan untuk memperlancar pelayanan pendidikan, yang tentunya akan berdampak pada upaya peningkatan mutu pendidikan. Birokrasi merupakan instrumen pembangunan pendidikan. Padahal, kekuatan birokrasi Indonesia bisa menjadi motor penggerak yang luar biasa jika bisa dimanfaatkan untuk mensejahterakan rakyat. Ketika birokrasi ditangani dengan baik, konsisten, dan bertanggung jawab, kualitas pendidikan meningkat.

 

Definisi Birokrasi

Birokrasi merupakan alat penting dalam masyarakat modern, yang keberadaannya tidak dapat dielakkan. Keberadaan birokrasi ini merupakan konsekuensi logis dari tugas utama negara “pemerintah”, yaitu penyelenggaraan jaminan sosial. Negara berkewajiban untuk berpartisipasi secara langsung atau tidak langsung dalam produksi barang dan jasa yang dibutuhkan rakyatnya, “barang dan jasa publik”.

 

Juga dalam keadaan tertentu negara memutuskan apa yang terbaik bagi rakyatnya, untuk itu negara membangun suatu sistem administrasi yang ditujukan untuk melayani kepentingan rakyatnya, yang disebut dengan birokrasi.

 

Pengertian organisasi, birokrasi dan birokrasi organisasi

Ada dua pengertian yang umum digunakan untuk maksud yang sama, yaitu istilah organisasi dan istilah lembaga. Keduanya sebenarnya berbeda. Organisasi cenderung menunjukkan ikatan struktural, sedangkan institusi cenderung menunjukkan ikatan normatif sosial.

 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “birokrasi” berarti suatu sistem pemerintahan yang dijalankan oleh pegawai pemerintah karena telah berpedoman pada hierarki dan jenjang jabatan, cara bekerja atau memenuhi tenggat waktu, dan oleh aturan yang banyak liku-likunya.

 

Ketahui juga bagaimana laporan praktikum tape singkong

 

Menurut Pryudí, Atmosudirdjo (dalam Pasolong, 2007) mengemukakan bahwa birokrasi memiliki tiga pengertian, yaitu (1) birokrasi sebagai suatu jenis organisasi tertentu, (2) birokrasi sebagai suatu sistem, (3) birokrasi sebagai jiwa kerja.

 

Birokrasi merupakan salah satu bidang yang menarik beragam kelompok, baik di sektor publik maupun bisnis. Hal ini menarik karena peran birokrasi sangat besar dan mengalami perbedaan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Meski masyarakat sering mengkritik birokrasi, namun mereka tidak bisa lepas dari cengkeraman birokrasi (Dharma, 2010).

 

Birokrasi harus dicerna sebagai fenomena sosiologis. Dan birokrasi harus dilihat sebagai buah dari proses rasionalisasi. Konotasi atau asumsi negatif tentang birokrasi tidak mencerminkan birokrasi secara utuh. Birokrasi adalah suatu bentuk organisasi yang didasarkan pada keunggulan teknis, yang memerlukan koordinasi yang erat dari organisasi karena begitu banyak orang dengan keterampilan yang sangat berbeda yang terlibat. Ada tiga kecenderungan dalam perumusan atau definisi birokrasi, yaitu pendekatan struktural, pendekatan perilaku (behaviour) dan pendekatan pencapaian tujuan.

 

Yang dilakukan Max Weber adalah mengonsep sejarah dan menyajikan teori-teori umum dalam bidang sosiologi. Salah satu yang paling terkenal adalah teorinya tentang birokrasi. Kekurangan-kekurangan yang sering terkuak sebenarnya lebih baik dipahami sebagai disfungsi birokrasi. Apalagi birokrasi itu sendiri merupakan kebutuhan dasar peradaban modern. Masyarakat modern membutuhkan beberapa bentuk organisasi birokrasi. Pembahasan birokrasi memiliki kesamaan tertentu dengan teori organisasi klasik.

 

Dalam membahas otoritas, Weber mengajukan 3 tipe ideal yang terdiri dari otoritas tradisional, karismatik, dan rasional legal. Kewenangan tradisional didasarkan pada pola pengawasan yang memberikan legitimasi atas kesetiaan bawahan kepada atasan. Sedangkan otoritas karismatik menunjukkan legitimasi berdasarkan kualitas pribadi yang luar biasa. Kewenangan hukum rasional untuk kepatuhan bawahan didasarkan pada legalitas formal dan dalam yurisdiksi hakim.

 

Kelemahan teori Weber terletak pada keengganan untuk mengakui adanya konflik antara otoritas yang terstruktur secara hierarkis dan sulitnya mengaitkan proses birokratisasi dengan modernisasi di negara berkembang. Selain itu, Weber berpendapat bahwa organisasi birokrasi adalah jenis organisasi dengan karakteristik yang sesuai dengan masyarakat industri, baik untuk lembaga negara maupun organisasi perusahaan.

 

Birokrasi yang pada hakekatnya merupakan unsur eksekutif dalam melaksanakan tugas yang diberikan oleh pemerintah harus mampu menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan masyarakat, jangan sampai terlepas dari perilaku birokrasi. Perilaku birokrasi tidak lepas dari komponen-komponen yang melandasi perilaku organisasi, yaitu adanya dorongan mental yang mempengaruhi pelaku organisasi (orang yang mengarahkan atau memberikan pelayanan) dan perilaku yang sebenarnya sudah menjadi norma baku suatu organisasi.